Auto refresh 30 detik

Lingkungan Hidup

HGU 11 Perusahaan di Kalimantan Ditertibkan, Karhutla Membuka Persoalan Besar Tata Kelola Perkebunan

Rabu, 11 November 2026 20:39
Administrator
635 views
Gambar HGU 11 Perusahaan di Kalimantan Ditertibkan, Karhutla Membuka Persoalan Besar Tata Kelola Perkebunan - hgu perusaha...
Gambar HGU 11 Perusahaan di Kalimantan Ditertibkan, Karhutla Membuka Persoalan Besar Tata Kelola Perkebunan - hgu perusaha...

Kalimantan - Pemerintah mulai mengambil langkah lebih tegas terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sebanyak 11 korporasi masuk dalam penertiban hak guna usaha (HGU), dengan bentuk tindakan berbeda, mulai dari rekomendasi pembatalan seluruh hak, pembatalan sebagian, tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir, hingga penolakan penerbitan hak baru.

Langkah ini menjadi perhatian serius karena persoalan karhutla di Kalimantan selama bertahun-tahun tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, musim kemarau, maupun keterbatasan personel pemadam. Di balik kebakaran yang berulang, terdapat persoalan pengelolaan lahan, kepatuhan perusahaan, pengawasan konsesi, serta pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam keterangan terbarunya pada 11 November 2026, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan luas lahan terbakar, riwayat kejadian kebakaran, kesiapan sarana pencegahan, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta status perizinan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebutkan, dari 11 perusahaan yang direkomendasikan untuk ditertibkan, terdapat perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang hanya sebagian, dan ada pula yang belum memperoleh HGU sehingga tidak akan diberikan hak tersebut.

HGU 11 Perusahaan Kalimantan, Tiga Perusahaan Masuk Klaster Pembatalan Seluruh Hak

Dalam klaster pertama, pemerintah merekomendasikan pembatalan seluruh HGU tiga perusahaan.

Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas sekitar 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas sekitar 11.558 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang lahan masing-masing sekitar 5.355 hektare dan 2.360 hektare.

Pertimbangannya bukan hanya luas kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen pada area yang dievaluasi. Pemerintah juga menemukan persoalan kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan, serta dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan konsesi perkebunan harus menjadi perhatian utama. Sebab, perusahaan yang menguasai lahan dalam skala ribuan hektare semestinya memiliki sistem pencegahan kebakaran, pemantauan titik api, sumber air, peralatan pemadaman, serta personel yang memadai.

Namun, keberadaan izin dan luas konsesi tidak otomatis menjamin bahwa kewajiban perlindungan lingkungan telah dijalankan dengan baik.

HGU 11 Perusahaan Kalimantan: Lahan Bermasalah Tidak Cukup Hanya Ditertibkan

Persoalan lain muncul pada PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki area HGU sekitar 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir sejak 2020.

Pemerintah memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang dan tanahnya akan kembali berada dalam penguasaan negara.

Selanjutnya, terdapat tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiganya adalah PT ANI di Kabupaten Landak dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare, serta PT AER di Kabupaten Ketapang seluas 5.134 hektare.

Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah bersama kementerian terkait akan didorong mengevaluasi izin usaha perkebunannya.

Sementara itu, PT SAE di Kabupaten Landak dengan luas sekitar 1.510 hektare masuk dalam klaster pembatalan sebagian HGU karena tingkat kebakaran pada area yang dievaluasi berada di bawah 50 persen.

Adapun tiga perusahaan lainnya, yaitu PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masih menjalani pendalaman melalui pemeriksaan fisik lapangan untuk menentukan bentuk penertiban yang akan diterapkan.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa penertiban terhadap 11 perusahaan tersebut tidak berarti seluruh HGU sudah dicabut secara final. Status dan bentuk tindakan setiap perusahaan berbeda sesuai hasil evaluasi pemerintah.

Karhutla Kalimantan, Mengapa Pengawasan Konsesi Harus Dibuka ke Publik?

Di sinilah persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih luas.

Selama ini, masyarakat sering menjadi kelompok pertama yang merasakan dampak karhutla. Kabut asap mengganggu aktivitas, sekolah terpaksa menyesuaikan kegiatan, transportasi menghadapi gangguan jarak pandang, sementara warga harus menanggung risiko kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk.

Di sisi lain, penguasaan lahan dalam skala besar menempatkan perusahaan pada posisi yang memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah kebakaran di wilayah konsesinya.

Karena itu, penertiban HGU harus diikuti keterbukaan informasi mengenai lokasi kebakaran, luas area terdampak, hasil pemeriksaan lapangan, kepemilikan manfaat perusahaan, hingga langkah pemulihan lingkungan.

Publik juga perlu mengetahui apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian pengelolaan, aktivitas pihak lain, faktor alam, atau terdapat unsur kesengajaan. Semua kesimpulan harus berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian, bukan semata-mata asumsi.

Apabila terdapat unsur pidana, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Penertiban administrasi pertanahan tidak boleh dipersepsikan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana maupun kewajiban pemulihan lingkungan.

Setelah HGU Ditertibkan, Siapa yang Mengawasi Lahan?

HGU Perusahaan Kalimantan Ditertibkan Usai Karhutla. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nasib lahan setelah hak perusahaan dibatalkan atau tidak diperpanjang?

Lahan yang kembali dikuasai negara membutuhkan pengawasan yang jelas. Jangan sampai lahan bekas konsesi justru berubah menjadi kawasan terbengkalai, kembali terbakar, dikuasai pihak lain tanpa kepastian hukum, atau mengalami kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Pemerintah harus memastikan adanya pemetaan kondisi lahan, penetapan status pengelolaan, perlindungan kawasan bernilai konservasi, serta pemulihan ekosistem yang terdampak.

Khusus di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, evaluasi ini juga harus melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat sekitar, serta lembaga lingkungan hidup.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena warga setempat sering kali mengetahui lebih awal perubahan kondisi lahan, aktivitas pembukaan kawasan, hingga munculnya titik api.

Jangan Sampai Penertiban HGU Hanya Menjadi Respons Sesaat

HGU Perusahaan Kalimantan Ditertibkan Usai Karhutla. Kebijakan penertiban terhadap 11 perusahaan ini dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola perkebunan dan perlindungan hutan di Kalimantan.

Namun, keberhasilan kebijakan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah HGU yang dibatalkan atau luas lahan yang kembali dikuasai negara.

Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah berkurangnya kebakaran berulang, pulihnya kawasan yang rusak, meningkatnya kepatuhan perusahaan, serta tidak lagi berulangnya bencana asap yang harus ditanggung masyarakat setiap musim kemarau.

TeropongKalimantan.com memandang bahwa pemerintah perlu membuka hasil evaluasi secara transparan agar publik dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jangan sampai ketika api membesar, negara sibuk mengerahkan helikopter, pesawat, personel pemadam, hingga meminta bantuan luar negeri, tetapi persoalan pengawasan lahan dan tanggung jawab pemegang konsesi tidak mendapatkan perhatian yang sebanding.

Kalimantan tidak hanya membutuhkan pemadaman ketika hutan terbakar. Kalimantan membutuhkan pengawasan sebelum api muncul, penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi, dan pemulihan lingkungan setelah kerusakan berlangsung.

Sebab, hutan Kalimantan bukan sekadar aset ekonomi. Di dalamnya terdapat ruang hidup masyarakat, sumber air, keanekaragaman hayati, dan masa depan generasi berikutnya.

TeropongKalimantan.com — Mengawal Fakta, Membongkar Persoalan.