Karhutla atau Karpet Kunjungan? Ketika Pejabat Datang, Selang Dipegang, Berfoto Lalu Pergi

TEROPONG KALIMANTAN — Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam Kalimantan, pertanyaan publik seharusnya tidak berhenti pada siapa yang datang ke lokasi, tetapi apa yang benar-benar dibawa dan ditinggalkan setelah kunjungan tersebut.

Kritik terhadap kunjungan pejabat ke lokasi karhutla bukan berarti setiap kunjungan tidak bermanfaat. Kehadiran pejabat dapat diperlukan untuk memastikan koordinasi, mengambil keputusan, melihat kondisi lapangan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan penanganan.

Namun dalam situasi darurat, publik membutuhkan hasil yang terukur: api padam, titik panas tertangani, personel tersedia, peralatan mencukupi, masyarakat terlindungi dan risiko kebakaran susulan ditekan.

BNPB pada Agustus 2026 menyatakan penanganan karhutla di Kalimantan diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca, penambahan armada udara serta penguatan personel dan sarana pemadaman di darat.

Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah setiap perjalanan pejabat ke lokasi kebakaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya dan sumber daya yang digunakan?

Karhutla Kalimantan dan Efektivitas Kunjungan Pejabat

Kunjungan pejabat ke lokasi bencana pada dasarnya bukan persoalan. Yang menjadi masalah adalah apabila kunjungan berhenti sebagai kegiatan simbolik.

Pejabat datang, mengenakan pakaian lapangan, memegang selang, berfoto bersama petugas, memberikan pernyataan kepada media, kemudian pergi. Jika setelah itu tidak ada tambahan personel, peralatan, logistik, penguatan posko atau keputusan yang mempercepat pemadaman, publik wajar mempertanyakan nilai tambah kunjungan tersebut.

Pejabat boleh turun ke lapangan. Tetapi turun ke lapangan harus membawa keputusan, bukan sekadar membawa kamera.

Setiap kunjungan seharusnya menghasilkan keputusan yang dapat diukur: berapa personel ditambah, peralatan apa yang dikirim, wilayah mana yang diprioritaskan dan bagaimana target penanganannya.

Karhutla Membutuhkan Selang, Mesin dan Personel—Bukan Sekadar Seremoni

Karhutla merupakan persoalan operasional. Petugas membutuhkan kendaraan pemadam, pompa, selang, sumber air, alat pelindung diri, kendaraan angkut, alat komunikasi, personel terlatih hingga dukungan udara ketika kondisi membutuhkan.

BNPB pada April 2026 juga menekankan pentingnya kesiapan personel serta sarana dan prasarana penunjang operasi pemadaman darat, termasuk kendaraan operasional.

Artinya, ukuran keberhasilan bukan seberapa sering pejabat muncul di depan kamera dengan memegang selang. Ukurannya adalah seberapa cepat api dikendalikan dan seberapa kuat sistem mencegah kebakaran kembali meluas.

Jika anggaran terbatas, prioritas semestinya diarahkan kepada kebutuhan lapangan berdasarkan asesmen: pompa, selang, bahan bakar kendaraan, alat pemadam, logistik personel, komunikasi, pemetaan titik panas dan kebutuhan operasional lainnya.

Berita Terkait

Didesak “Ambil Alih” Karhutla, Padahal 14.167 Personel TNI Sudah Turun: Apa yang Sebenarnya Kurang? 21 Agustus 2026

Wali Kota Pontianak Suarakan Aspirasi Kota se-Kalimantan di Rakernas APEKSI 2026, Dorong Keadilan Fiskal dan Pemerataan Manfaat IKN 05 Juli 2026

Spirit Nasionalisme Prabowo: Kisah Masa Muda Membela Soekarno di Negeri Pengasingan 02 Juli 2026

Said Iqbal Usul Pajak JHT Dihapus, Nilai Dana Hari Tua Buruh Tak Layak Dipotong Pajak 01 Juli 2026

Tentu seluruh penggunaan anggaran harus mengikuti aturan. Namun, kepatuhan administratif tidak boleh menghilangkan orientasi terhadap hasil.

APBN dan APBD Jangan Hanya Habis untuk Perjalanan

Kebijakan fiskal 2026 masih menempatkan efisiensi sebagai perhatian pemerintah. Kementerian Keuangan menyebut penajaman belanja barang operasional antara lain mencakup perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan pengeluaran yang perlu diefisienkan.

Karena itu, penanganan bencana juga perlu dilihat dari perspektif value for money.

Pertanyaannya bukan hanya, apakah perjalanan dinas diperbolehkan? Tetapi juga, apakah perjalanan tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan?

Perjalanan dinas pemerintah memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Namun prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas tetap menjadi bagian penting dalam penggunaannya.

Dengan demikian, kritik terhadap perjalanan pejabat bukan tuduhan bahwa seluruh biaya tersebut ilegal. Yang perlu dipertanyakan adalah prioritas dan efektivitasnya ketika negara sedang menghadapi karhutla.

Hotel, Transportasi dan Akomodasi Harus Transparan

Kunjungan rombongan pejabat dapat menimbulkan biaya hotel, transportasi, konsumsi, pengamanan, protokoler dan kebutuhan pendukung lainnya. Dalam kondisi tertentu, biaya tersebut memang menjadi konsekuensi perjalanan dinas.

Namun apabila terdapat dukungan perusahaan untuk akomodasi, transportasi atau kebutuhan lain selama penanganan karhutla, transparansi menjadi penting.

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah kerjanya. BNPB pada September 2026 juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemegang HGU dalam menyediakan personel, peralatan pemadaman, patroli dan pemantauan wilayah rawan.

Tetapi perlu dibedakan secara jelas: dukungan perusahaan untuk pemadaman di wilayah operasional merupakan bagian dari tanggung jawab penanganan karhutla, sedangkan pembiayaan perjalanan rombongan pejabat adalah persoalan berbeda yang harus transparan dan sesuai aturan.

Jangan sampai dukungan dunia usaha untuk memadamkan api bergeser menjadi pembiayaan informal terhadap kebutuhan birokrasi.

Jangan Sembunyi di Balik Kalimat “Sesuai Aturan”

Kalimat “sudah sesuai aturan” tidak selalu cukup menjawab pertanyaan publik.

Pengelolaan uang negara bukan hanya mengenai legalitas, tetapi juga efektivitas, kepatutan dan manfaat. Sebuah pengeluaran dapat memiliki dasar administratif, namun tetap layak dievaluasi apabila manfaatnya terhadap penanganan bencana tidak jelas.

Baca Juga

Jalan Kalbar Rusak, Ekonomi Tumbuh tetapi Biaya Rakyat Masih Mahal 15 September 2026

Trans-Kalimantan Railway: Jangan Sampai Menjadi Kertajati Berikutnya 13 September 2026

Rusal di Kalimantan, Hilirisasi Bauksit Diuji Nilai Tambah Lokal 12 September 2026

Sungai Kapuas Mengering, Jalur BBM Pertamina Beralih ke Darat: Ketahanan Energi Kalbar Diuji 11 September 2026

Kunjungan Pejabat Jangan Menjadi Panggung Popularitas

Karhutla bukan panggung pencitraan. Di balik asap terdapat masyarakat yang terpapar udara tercemar, petugas yang bekerja di medan berat, lahan yang terbakar, ekosistem yang rusak dan aktivitas ekonomi yang terganggu.

Karena itu, terlalu mahal jika penanganan bencana hanya menghasilkan foto pejabat memegang selang.

Pejabat boleh memegang selang. Tetapi setelah selang diletakkan, harus ada keputusan: tambah personel, kirim peralatan, pastikan sumber air, perkuat posko, buka akses, mobilisasi armada dan pastikan logistik.

Itulah bentuk kehadiran pemerintah yang benar-benar dirasakan masyarakat.  Publik tidak membutuhkan sekadar dokumentasi pejabat berada di lokasi kebakaran. Publik membutuhkan api yang padam, asap yang berkurang dan sistem penanganan yang semakin kuat.

Anggaran Harus Mengikuti Urgensi

Kritik terbesar bukan ditujukan kepada pejabat yang datang ke lokasi karhutla, melainkan pada cara menentukan prioritas ketika sumber daya terbatas.

Jika daerah membutuhkan pompa, kendaraan, personel dan logistik, kebutuhan tersebut harus berada di garis depan. Jika diperlukan dukungan operasi udara, keputusan harus didasarkan pada kondisi lapangan. Jika daerah membutuhkan anggaran pencegahan dan pemadaman, distribusinya harus mampu bergerak cepat melalui mekanisme yang sah.

Jangan sampai pemerintah sibuk mengurus perjalanan orang-orang yang datang melihat api, sementara petugas di lapangan kekurangan alat untuk memadamkannya.

Karhutla 2026 masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalimantan. BNPB pada awal September mencatat status penanganan karhutla masih berlaku di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dengan operasi darat, patroli udara, water bombing dan operasi modifikasi cuaca diperkuat sesuai kondisi.

Maka ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya jelas.

Bukan berapa banyak pejabat yang datang. Bukan berapa banyak foto yang dipublikasikan. Tetapi berapa banyak api yang berhasil dipadamkan, berapa luas lahan yang diselamatkan, berapa masyarakat yang terlindungi dan seberapa cepat negara hadir ketika petugas membutuhkan bantuan.

Jika kunjungan menghasilkan keputusan dan tambahan kekuatan, publik tentu akan mengapresiasinya. Namun jika kunjungan hanya menghabiskan waktu, biaya dan sumber daya tanpa dampak terukur, evaluasi patut dilakukan.

Sebab dalam situasi bencana, setiap rupiah APBN dan APBD seharusnya bekerja untuk keselamatan rakyat—bukan sekadar membiayai perjalanan menuju lokasi bencana.

Teropong Kalimantan — ketika asap menutup pandangan, anggaran jangan ikut kehilangan arah. Karhutla Kalimantan dan Efektivitas Kunjungan Pejabat Wajib dipertanyakan