Lingkungan Hidup

BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing, Karhutla Kalimantan Masih Jadi Pekerjaan Berulang

Jumat, 18 September 2026 15:54

Editor Utama

358 views

Gambar BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing, Karhutla Kalimantan Masih Jadi Pekerjaan Berulang - water bombing karhutla ...

TEROPONG KALIMANTAN — BNPB kembali merencanakan operasi water bombing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas pada Jumat, 18 September 2026. Operasi tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Helikopter diarahkan ke titik kebakaran maupun kawasan yang dinilai rawan, dengan pelaksanaan tetap bergantung pada kondisi jarak pandang dan keselamatan penerbangan.

Di Kalimantan Barat, operasi direncanakan menyasar Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, Melawi dan Sintang. Beberapa titik yang masuk rencana antara lain Pematang Gadung dan Laman Satong di Ketapang, Desa Sejahtera, Satai Lestari dan kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara, Batu Ampar di Kubu Raya, Sepan Tonak di Melawi serta Rawa Mambok di Sintang.

Kalimantan Tengah juga mendapat dukungan operasi udara di Pulang Pisau, khususnya Kahayan Kuala dan Sebangau Kuala. Sementara Kalimantan Selatan memusatkan perhatian pada titik kebakaran di sekitar Bandara Syamsudin Noor, termasuk wilayah ring 1 bandara dan area sekitar Rumah Sakit Samli.

Water Bombing Karhutla Kalimantan Darurat Berulang.

Pengerahan helikopter tentu penting. Ada lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, terdapat kawasan gambut luas, serta titik api yang tidak mudah ditangani hanya dengan kekuatan darat. Karena itu, operasi udara merupakan bagian penting dari sistem penanggulangan karhutla.

Namun, persoalannya bukan sekadar berapa helikopter yang diterbangkan atau berapa kali air dijatuhkan.

Persoalan yang lebih besar adalah mengapa kebakaran terus sampai pada tahap membutuhkan armada udara dalam skala besar?

BNPB sendiri sebelumnya telah menggelar operasi udara di enam provinsi prioritas dengan unsur patroli, operasi modifikasi cuaca dan water bombing. Pada Agustus 2026, BNPB mencatat 39 unsur udara tergelar, termasuk lima helikopter water bombing di Riau, dua di Jambi, tujuh di Sumatera Selatan, tiga di Kalimantan Selatan, empat di Kalimantan Tengah dan lima di Kalimantan Barat.

Artinya, operasi udara bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba pada September.

Karhutla telah menjadi masalah yang membutuhkan pengerahan sumber daya negara secara berulang.

Di sinilah kritik publik seharusnya diarahkan: jangan sampai keberhasilan menjatuhkan air dari udara justru menutupi kegagalan mencegah api muncul dan berkembang sejak awal.

Kalimantan Barat Sudah Memasuki Fase yang Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Bom Air

Kondisi Kalimantan Barat memberikan gambaran serius. BNPB sebelumnya mencatat penanganan karhutla di provinsi tersebut melibatkan ribuan personel gabungan. Pada 8 September, BNPB menyebut terdapat 31 titik api prioritas dan sekitar 691,74 hektare lahan terbakar, sementara operasi darat telah menangani sekitar 155,96 hektare.

Bahkan pada periode tersebut, BNPB mencatat kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat berada pada level berbahaya dan jarak pandang sempat berada di bawah satu kilometer. Kondisi itu turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan api di suatu petak lahan.

Ketika asap mengganggu jarak pandang, kesehatan, sekolah, penerbangan dan aktivitas ekonomi, maka biaya yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar daripada biaya pemadaman itu sendiri.

Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya dihitung dari berapa liter air yang dijatuhkan helikopter.

Yang jauh lebih penting adalah berapa luas lahan yang berhasil diselamatkan, berapa titik api yang dicegah sebelum membesar, berapa lama respons sejak hotspot terdeteksi, berapa wilayah gambut yang berhasil dibasahi, dan apakah api kembali muncul setelah operasi pemadaman dihentikan.

Water Bombing Karhutla Kalimantan Bukan Pengganti Pencegahan

BMKG pada periode 18–24 September 2026 menyebut Indonesia menghadapi kombinasi musim kemarau dan El Niño kategori sangat kuat. Kondisi tersebut menghasilkan atmosfer yang lebih kering, tutupan awan minim dan peningkatan suhu permukaan. Sebagian wilayah Indonesia bagian selatan bahkan mengalami hari tanpa hujan ekstrem lebih dari 60 hari. Kalimantan bagian selatan termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam kondisi kering tersebut.

Dengan kondisi meteorologis seperti itu, karhutla memang lebih mudah berkembang.

Tetapi kondisi cuaca tidak boleh dijadikan satu-satunya penjelasan.

Cuaca kering merupakan faktor pemicu dan penguat. Sementara munculnya api, lokasi pembakaran, kondisi tutupan lahan, pengelolaan gambut, kesiapan sumber air, akses menuju lokasi, serta efektivitas pengawasan merupakan bagian dari persoalan tata kelola.

Karena itu, ketika musim kemarau sudah diprediksi, seharusnya sistem pencegahan bekerja lebih agresif sebelum api berubah menjadi kebakaran besar.

Patroli harus bergerak lebih cepat. Pemantauan hotspot harus langsung diterjemahkan menjadi pemeriksaan lapangan. Wilayah gambut harus dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. Embung dan sumber air harus tersedia sebelum kebakaran terjadi. Jalur kendaraan pemadam harus dipastikan dapat dilalui.

Jika semua itu terlambat, negara akhirnya masuk pada fase paling mahal: memadamkan kebakaran yang sudah membesar.

Jangan Sampai Negara Hebat Memadamkan Api, Tetapi Lemah Mencegahnya

BNPB sebenarnya telah menyebut bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui operasi darat, udara, patroli, OMC serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka tersebut sudah tepat.

Yang perlu diuji adalah pelaksanaannya.

Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan foto helikopter membawa bom air. Publik membutuhkan transparansi tentang peta titik api, waktu respons, luas lahan terbakar, sumber api, status lahan, hasil penyelidikan penyebab kebakaran, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut.

Di kawasan yang berulang kali terbakar, seharusnya ada evaluasi lebih serius.

Jika titik yang sama atau kawasan yang sama terus terbakar setiap musim kemarau, maka persoalannya tidak lagi semata-mata bencana alam. Pemerintah perlu membuka data dan menjelaskan apakah terdapat persoalan tata kelola lahan, pembukaan lahan, aktivitas masyarakat, konsesi, kanal, kondisi gambut atau faktor lainnya.

Tanpa evaluasi semacam itu, water bombing berisiko berubah menjadi siklus pemadaman tahunan.

Api muncul.
Helikopter datang.
Air dijatuhkan.
Asap berkurang.
Kemudian musim kemarau berikutnya persoalan kembali muncul.
Siklus seperti itu tidak menyelesaikan akar masalah.

Dari Bom Air ke Sistem Pencegahan

BNPB menyatakan operasi udara pada 18 September merupakan rencana yang pelaksanaannya dapat berubah mengikuti perkembangan titik api dan kondisi visibility.

Justru karena operasi bersifat dinamis, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi sangat penting.

Pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan deteksi dan respons yang memadai sebelum menunggu bantuan udara dari pusat. Masyarakat di tingkat desa harus menjadi bagian dari sistem peringatan dini, bukan hanya menjadi penerima dampak ketika asap sudah pekat.

Perusahaan yang memiliki aktivitas di kawasan rawan juga harus ditempatkan dalam sistem pengawasan yang transparan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jika suatu kawasan berulang kali menjadi sumber kebakaran, evaluasinya harus berbasis data, bukan sekadar konferensi pers.

Negara membutuhkan helikopter ketika api sulit dijangkau.

Tetapi negara yang memiliki sistem pencegahan yang kuat seharusnya berusaha mencegah api mencapai skala yang membutuhkan begitu banyak helikopter.

Krisis karhutla tidak boleh diukur dari seberapa dramatis operasi water bombing berlangsung. Ukuran yang lebih penting adalah apakah tahun berikutnya jumlah kebakaran menurun, luas lahan terbakar mengecil, respons semakin cepat dan masyarakat tidak lagi harus hidup dengan asap yang sama.

Helikopter adalah alat pemadam. Ia bukan strategi pencegahan.

Dan ketika operasi water bombing kembali digelar di enam provinsi Sumatra-Kalimantan pada September 2026, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah negara mampu menjatuhkan air dari langit.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa api terus diberi kesempatan untuk sampai sejauh itu?

keyword : Water Bombing Karhutla Kalimantan Darurat Berulang