Daerah

Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan, Publik Soroti Nirempati

Rabu, 02 September 2026 01:47

Editor Utama

206 views

Gambar Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan, Publik Soroti Nirempati - istri sekda kalsel r...

TEROPONG KALIMANTAN — Perayaan ulang tahun ke-58 Hj. Masrupah Syarifuddin, istri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhammad Syarifuddin, menjadi sorotan publik setelah dokumentasi acara tersebut beredar di media sosial.

Perayaan yang berlangsung di sebuah restoran di Banjarmasin pada Jumat, 28 Agustus 2026, mengusung tema “Kembali Muda”. Para tamu disebut mengenakan pakaian dengan konsep seragam sekolah menengah atas (SMA).

Momentum tersebut kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik. Bukan semata karena pesta ulang tahun sebagai kegiatan pribadi, melainkan karena acara tersebut berlangsung ketika masyarakat Kalimantan Selatan masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta dampak kesehatan dan sosial yang menyertainya.

Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan, sementara masyarakat di sejumlah wilayah masih berhadapan dengan dampak karhutla. Situasi kontras inilah yang kemudian membuat perayaan tersebut mendapat kritik dari sebagian publik.

Publik Pertanyakan Empati

Sorotan terhadap perayaan tersebut semakin besar setelah foto dan video kegiatan beredar melalui media sosial.

Sebagian warganet mempertanyakan sensitivitas keluarga pejabat ketika masyarakat sedang menghadapi kondisi bencana. Kritik yang muncul terutama berkaitan dengan persoalan kepantasan dan empati, bukan otomatis persoalan hukum.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus antropolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah, menilai momentum perayaan tersebut menunjukkan adanya persoalan empati di lingkungan elite.

Menurut Nasrullah, meskipun biaya perayaan berasal dari dana pribadi, konteks sosial tetap menjadi pertimbangan penting bagi keluarga pejabat.

Ia menyebut adanya “jurang empati” antara kelompok elite dengan masyarakat yang sedang mengalami bencana. Menurutnya, perayaan semacam itu seharusnya dapat disesuaikan dengan situasi daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Nasrullah kepada detikKalimantan pada 31 Agustus 2026. Ia bahkan menyarankan agar keluarga pejabat yang ingin merayakan momentum pribadi dapat melakukannya secara terbatas bersama keluarga.

Jika ingin tetap melibatkan publik, menurutnya, momentum tersebut dapat dialihkan menjadi kegiatan sosial seperti pembagian masker, bantuan kepada relawan, dukungan peralatan pemadaman, atau kegiatan lain yang relevan dengan kondisi masyarakat.

SISIPAN SEO — Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan
Peristiwa ini menjadi sorotan bukan karena hak seseorang untuk merayakan hari kelahiran, tetapi karena Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan ketika perhatian publik sedang tertuju pada penanganan karhutla dan kabut asap.

Karhutla Kalsel dan Kontras Situasi

Kritik publik tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi karhutla yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan.

Sejumlah laporan media menyebut penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah dan unsur terkait. Kebakaran tidak hanya menyangkut persoalan ekologis, tetapi juga berhubungan dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, mobilitas, hingga pekerjaan warga.

Data yang dikutip sejumlah media dari BPBD Kalsel menunjukkan bahwa hingga periode tertentu pada 2026, kejadian karhutla dan titik panas di Kalsel berada pada angka yang signifikan. Salah satu laporan mencatat ribuan kejadian karhutla dengan ribuan hektare lahan terdampak serta belasan ribu hotspot hingga akhir Agustus 2026.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tentu memiliki ekspektasi berbeda terhadap figur yang berada dekat dengan lingkaran pemerintahan.

Di sinilah persoalan etika publik menjadi relevan.

Sebuah kegiatan pribadi tidak serta-merta menjadi pelanggaran hanya karena dilakukan oleh keluarga pejabat. Apalagi, tidak terdapat informasi terverifikasi dalam sumber yang ditelusuri yang menunjukkan bahwa acara tersebut menggunakan anggaran pemerintah.

Namun, persoalan etika memang berada pada ruang yang berbeda dengan persoalan hukum.

Seseorang dapat saja tidak melanggar aturan hukum, tetapi aktivitasnya tetap dapat dipertanyakan dari perspektif kepantasan sosial, sensitivitas publik, dan keteladanan.

Bukan Soal Hak Merayakan Ulang Tahun

Teropong Kalimantan melihat persoalan ini tidak semestinya disederhanakan menjadi pertanyaan: “Apakah keluarga pejabat boleh merayakan ulang tahun?”

Jawabannya tentu boleh, sepanjang dilakukan secara sah dan menggunakan sumber dana yang sesuai.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana membaca situasi ketika masyarakat sedang berada dalam tekanan bencana?

Keluarga pejabat memiliki posisi sosial yang berbeda dibanding masyarakat biasa. Setiap aktivitas yang dipublikasikan dapat memiliki dampak persepsi yang lebih besar.

Apalagi ketika perayaan tersebut dikemas dengan konsep “Kembali Muda” dan dokumentasinya tersebar luas di ruang digital.

Dalam perspektif komunikasi publik, persoalan utama bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga kapan dilakukan, bagaimana ditampilkan, dan bagaimana publik menangkap pesan tersebut.

Karena itu, kritik masyarakat tidak otomatis dapat dianggap sebagai serangan terhadap kehidupan pribadi. Kritik tersebut dapat dibaca sebagai bentuk ekspektasi agar keluarga pejabat lebih sensitif terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

SISIPAN SEO — Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan
Perdebatan mengenai Istri Sekda Kalsel Rayakan Ultah ke-58 di Tengah Bencana Kalimantan pada akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih besar: seberapa jauh keluarga pejabat mampu menunjukkan empati ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.

Ada Konteks Lain yang Perlu Diperhatikan

Di sisi lain, pemberitaan mengenai Masrupah tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari aktivitas sosial yang pernah dilakukannya.

Sejumlah media melaporkan bahwa sehari sebelum perayaan ulang tahun tersebut, Masrupah sempat mengunjungi Posko Karhutla Guntung Damar di Banjarbaru dan ikut memberikan bantuan makanan kepada relawan.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana menggambarkan seseorang sebagai tidak peduli terhadap bencana.

Masrupah juga dikenal aktif dalam organisasi perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber resmi Pemprov Kalsel pada Maret 2026 mencatat H. Muhammad Syarifuddin sebagai Sekdaprov Kalsel dan Hj. Masrupah sebagai istrinya.

Fakta tersebut penting disampaikan agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman personal.

Justru karena memiliki rekam aktivitas sosial, pertanyaan publik terhadap momentum perayaan tersebut menjadi lebih menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi dan etika pejabat.

Ketika Bencana Menguji Sensitivitas Elite

Bencana selalu menjadi ujian bagi pemerintah.

Namun bencana juga menjadi ujian bagi sensitivitas sosial para elite dan keluarganya.

Masyarakat yang terdampak asap mungkin tidak sedang mempersoalkan apakah seseorang memiliki hak untuk membeli makanan, berkumpul dengan keluarga, atau merayakan ulang tahun.

Yang mereka persoalkan adalah jarak emosional.

Ketika masyarakat melihat petugas berada di lapangan, relawan bekerja dalam kondisi panas dan asap, sementara sebagian warga harus membatasi aktivitas karena kualitas udara, sebuah pesta yang terlihat meriah dapat menghasilkan persepsi yang sangat berbeda.

Di sinilah pentingnya empati sebagai bagian dari komunikasi publik.

Pejabat dan keluarganya tidak harus kehilangan kehidupan pribadi. Tetapi ketika kehidupan pribadi tersebut masuk ke ruang publik, maka konsekuensi persepsinya juga menjadi bagian dari ruang publik.

Karena itu, kritik terhadap perayaan ulang tahun Masrupah sebaiknya tidak diarahkan menjadi serangan personal. Kritik lebih produktif apabila ditempatkan sebagai evaluasi terhadap sensitivitas sosial dan cara keluarga pejabat berkomunikasi di tengah situasi bencana.

Teropong Kalimantan: Bukan Menghakimi, Tetapi Menguji Kepantasan

Redaksi Teropong Kalimantan menilai polemik ini perlu ditempatkan secara proporsional.

Pertama, perayaan ulang tahun merupakan ranah pribadi.

Kedua, belum ada informasi terverifikasi yang menunjukkan bahwa perayaan tersebut dibiayai menggunakan anggaran negara.

Ketiga, publik tetap memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap kegiatan yang dipublikasikan ketika situasi sosial sedang berada dalam kondisi krisis.

Keempat, keluarga pejabat memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dalam menjaga sensitivitas terhadap kondisi masyarakat karena setiap aktivitas mereka dapat diasosiasikan dengan lingkungan kekuasaan.

Dengan demikian, persoalan utama bukanlah apakah Masrupah boleh berulang tahun ke-58.

Persoalannya adalah apakah sebuah pesta meriah merupakan pilihan komunikasi publik yang tepat ketika wilayah yang berada di sekitar lingkungan pemerintahan sedang menghadapi bencana karhutla dan kabut asap?

Pertanyaan tersebut pada akhirnya bukan hanya ditujukan kepada satu keluarga pejabat.

Ia menjadi cermin yang lebih luas bagi seluruh elite pemerintahan di Kalimantan: ketika rakyat menghadapi asap, api, kekeringan dan ketidakpastian, seberapa dekat sebenarnya mereka dengan realitas kehidupan rakyat?

Sebab dalam situasi bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan.

Mereka juga membutuhkan rasa bahwa para pemimpinnya hadir, melihat, dan ikut merasakan.

Redaksi Teropong Kalimantan