Ekonomi

Kalimantan Barat Kaya Tambang, 313 Ribu Warga Masih Miskin

Sabtu, 10 Oktober 2026 13:09

Administrator

584 views

Gambar Kalimantan Barat Kaya Tambang, 313 Ribu Warga Masih Miskin - kalimantan barat kaya tambang 313

PONTIANAK, TEROPONGKALIMANTAN.COM — Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi besar. Bijih logam, bauksit, serta berbagai komoditas hasil bumi menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi provinsi ini. Namun, besarnya potensi sumber daya alam belum otomatis menjawab persoalan mendasar: seberapa besar manfaat kekayaan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 313,37 ribu orang atau 5,78 persen dari total penduduk. Angka ini menurun 9,17 ribu orang dibandingkan September 2025, ketika jumlah penduduk miskin tercatat 322,54 ribu orang atau 5,97 persen.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, masih ada lebih dari 313 ribu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta ini membuka ruang evaluasi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (Sumber: BPS Kalimantan Barat, rilis 5 Agustus 2026).

Kalimantan Barat Kaya Tambang 313 Ribu Warga Masih Miskin

Data BPS tahun 2025 mencatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Barat mencapai sekitar Rp21,34 triliun. Sektor ini menyumbang 6,50 persen terhadap total PDRB provinsi.

Di dalamnya, kategori pertambangan bijih logam tercatat sekitar Rp12,88 triliun, sedangkan kategori pertambangan dan penggalian lainnya mencapai sekitar Rp8,46 triliun. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan sektor ini dalam struktur perekonomian daerah.

Namun, perlu dipahami bahwa PDRB bukan laba bersih perusahaan, bukan jumlah uang yang diterima pemerintah, dan bukan pula pendapatan yang langsung dibagikan kepada masyarakat. PDRB menggambarkan nilai tambah kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar nilai produksi tambang, melainkan bagaimana nilai ekonomi tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan layak, pendapatan rumah tangga, penerimaan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Apabila sektor pertambangan tumbuh, tetapi keterlibatan pemasok lokal, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran uang di sekitar wilayah operasi masih terbatas, manfaat pertumbuhan tersebut berpotensi tidak dirasakan secara merata. Hal ini perlu diuji menggunakan data ketenagakerjaan, upah, pengadaan barang dan jasa, serta laporan penerimaan perusahaan dan pemerintah.

Sumber: BPS Kalimantan Barat, tabel PDRB menurut lapangan usaha 2025.

Kemiskinan Kalimantan Barat: Penurunan Angka Belum Mengakhiri Persoalan

BPS mencatat garis kemiskinan Kalimantan Barat pada Maret 2026 sebesar Rp675.653 per kapita per bulan. Angka ini menjadi batas statistik untuk mengidentifikasi penduduk yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.

Indikator tersebut penting, tetapi tidak bisa digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan telah hidup sejahtera. Kondisi pekerjaan, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, akses transportasi, dan kerentanan terhadap kenaikan harga juga menentukan kemampuan rumah tangga mempertahankan kehidupannya.

Data BPS juga mencatat indeks kedalaman kemiskinan Kalimantan Barat naik dari 0,727 pada September 2025 menjadi 0,850 pada Maret 2026. Indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 0,154 menjadi 0,190 pada periode yang sama.

Perubahan tersebut perlu diperhatikan. Walaupun persentase penduduk miskin menurun, kenaikan kedua indeks mengindikasikan bahwa kondisi pengeluaran penduduk miskin yang tersisa perlu ditelaah lebih jauh. Dengan kata lain, berkurangnya jumlah penduduk miskin tidak otomatis berarti seluruh dimensi kemiskinan ikut membaik.

Di sinilah evaluasi kebijakan perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar mengejar penurunan persentase kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan seberapa jauh pengeluaran mereka dari garis kemiskinan.

Ketapang dan Kubu Raya: Dua Gambaran Berbeda

Perbandingan antarkabupaten memberikan petunjuk bahwa besarnya aktivitas ekonomi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data kemiskinan kabupaten/kota untuk Maret 2025, Kabupaten Ketapang mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,44 persen atau sekitar 46,82 ribu penduduk. Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya mencatat 3,99 persen atau sekitar 24,40 ribu penduduk miskin.

Pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Ketapang tercatat sekitar Rp44,68 triliun. Nilai ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut, tetapi tidak dapat diartikan bahwa seluruh nilai itu berasal dari pertambangan atau menjadi pendapatan masyarakat.

Angka kemiskinan kabupaten/kota di atas merupakan data Maret 2025, bukan pembaruan Maret 2026. Perbandingan tersebut harus dibaca sesuai periode pengukuran masing-masing.

Meski demikian, perbedaan itu layak menjadi dasar pertanyaan investigatif: bagaimana manfaat kegiatan ekonomi di Ketapang menjangkau rumah tangga, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan dan wilayah dengan akses layanan dasar terbatas?

Untuk menjawabnya, diperlukan data yang lebih rinci tentang lokasi tambang, jumlah pekerja lokal, tingkat upah, akses infrastruktur, belanja pemerintah, serta perubahan kesejahteraan rumah tangga. Tanpa data tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa pertambangan menjadi penyebab langsung tingginya kemiskinan di suatu kabupaten.

Kekayaan Tambang dan Distribusi Manfaatnya Perlu Dibuka

Salah satu persoalan yang layak mendapat perhatian adalah keterkaitan antara kegiatan pertambangan dan ekonomi lokal. Apakah perusahaan memprioritaskan tenaga kerja setempat? Berapa nilai kontrak yang diterima usaha lokal? Seberapa besar produk dan jasa dari masyarakat sekitar masuk ke rantai pasok perusahaan?

Pertanyaan lain menyangkut penerimaan negara dan daerah. Publik perlu mendapatkan penjelasan yang terukur mengenai pajak, royalti atau iuran produksi sesuai ketentuan, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Data itu kemudian dapat dibandingkan dengan belanja publik untuk pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pemeriksaan juga perlu mencakup kepatuhan terhadap izin, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pengawasan aktivitas pertambangan tanpa izin. Kegiatan ilegal yang terbukti melanggar aturan dapat menimbulkan kerugian lingkungan dan persoalan penerimaan negara. Namun, besarnya kerugian dan dampaknya terhadap kemiskinan harus dihitung berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Kekayaan alam juga tidak dapat dinilai hanya dari nilai produksinya. Kerusakan lingkungan, perubahan mata pencaharian, dan biaya pemulihan wilayah terdampak perlu diperhitungkan ketika menilai manfaat bersih kegiatan ekonomi bagi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Terlihat dalam Kehidupan Warga

BPS mencatat ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas perekonomian masih bertumbuh. Namun, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan merupakan indikator yang berbeda sehingga perlu dianalisis secara bersamaan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas semestinya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha lokal, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kenaikan nilai PDRB atau bertambahnya investasi, tetapi juga dari distribusi manfaatnya.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam terhubung dengan target kesejahteraan yang terukur. Perusahaan juga perlu menjelaskan kontribusi ekonomi dan sosialnya melalui data yang dapat diperiksa publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan yang sah.

Bagi masyarakat, pertanyaan tentang siapa yang menikmati kekayaan alam bukan sekadar persoalan retorika. Pertanyaan tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan memperoleh pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan, serta peluang membangun kehidupan yang lebih baik.

Penutup: Jangan Hanya Menghitung Hasil Tambang

Data terbaru memperlihatkan dua keadaan yang berlangsung bersamaan: jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat menurun menjadi 313,37 ribu orang pada Maret 2026, sementara sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan nilai PDRB sekitar Rp21,34 triliun pada 2025.

Kedua angka itu tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Namun, keduanya cukup menjadi dasar untuk mendorong evaluasi mengenai seberapa efektif kekayaan sumber daya alam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pekerjaan rumahnya adalah memastikan nilai ekonomi tidak berhenti sebagai angka produksi dan pertumbuhan. Manfaatnya harus dapat ditelusuri melalui lapangan kerja, pendapatan masyarakat, penerimaan publik, kualitas lingkungan, dan perbaikan layanan dasar.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan tambang bukan semata-mata seberapa besar nilai yang dihasilkan dari bumi Kalimantan Barat. Ukuran lainnya adalah apakah masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk hidup layak, dan apakah manfaat pembangunan menjangkau mereka yang selama ini masih tertinggal.

TeropongKalimantan.com akan terus mendorong pembacaan data dan pengawasan publik agar pengelolaan sumber daya alam dapat dinilai berdasarkan bukti, keterbukaan, dan manfaatnya bagi masyarakat. keyword: Kalimantan Barat Kaya Tambang 313 Ribu Warga Masih Miskin