Auto refresh 30 detik

Ekonomi

TIGA SUNGAI KALIMANTAN SURUT, BATU BARA TERSENDAT: SAATNYA KAPUAS DIREVITALISASI?

Jumat, 25 September 2026 08:38
Editor Utama
1,380 views
Gambar TIGA SUNGAI KALIMANTAN SURUT, BATU BARA TERSENDAT: SAATNYA KAPUAS DIREVITALISASI? - kapuas surut batu bara tersendat
Gambar TIGA SUNGAI KALIMANTAN SURUT, BATU BARA TERSENDAT: SAATNYA KAPUAS DIREVITALISASI? - kapuas surut batu bara tersendat

TEROPONG KALIMANTAN — Krisis air di Kalimantan mulai memperlihatkan wajah lain yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan kekeringan. Ketika Sungai Kapuas, Mahakam dan Barito mengalami penyusutan debit secara bersamaan, yang terganggu bukan hanya aktivitas masyarakat di tepian sungai, tetapi juga jalur logistik energi, pengangkutan batu bara hingga distribusi bahan bakar minyak.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengonfirmasi tiga sungai tersebut mengalami penurunan debit yang menghambat lalu lintas tongkang batu bara. Kondisi itu membuat distribusi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor ikut terganggu.

Persoalannya menjadi lebih serius karena sungai-sungai besar di Kalimantan bukan sekadar badan air. Sungai telah menjadi bagian penting dari rantai logistik komoditas tambang. Ketika muka air turun, kapasitas tongkang harus dikurangi dan sebagian jalur pelayaran menjadi sulit dilalui.

Di Sungai Mahakam, misalnya, KSOP Samarinda telah menginstruksikan pembatasan muatan tongkang dari kondisi normal sekitar 7.000 ton menjadi sekitar 5.500–6.000 ton demi mengurangi risiko kandas.

Tiga Sungai Kalimantan Surut, Batu Bara Tersendat

Gangguan tersebut bukan sekadar potensi di atas kertas. APBI menyebut penurunan debit Mahakam dapat membatasi draft tongkang dan berpotensi meningkatkan stok batu bara di area tambang maupun stockpile pelabuhan. Namun, APBI juga menegaskan belum dapat memperkirakan secara pasti berapa volume ekspor yang terdampak.

Di Sungai Barito, dampaknya bahkan disebut telah mengganggu pengiriman batu bara dari wilayah Kalimantan Tengah. Data yang disampaikan Forum Kepala Teknik Tambang Kalteng pada 24 September 2026 menyebut Barito telah mengalami penyurutan sejak pertengahan Juni dan kondisi tersebut membuat banyak perusahaan di DAS Barito terkendala mengirimkan batu bara melalui jalur sungai.

Dengan kondisi tersebut, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar berapa banyak batu bara yang tertahan.

Pertanyaannya adalah: seberapa siap infrastruktur sungai Kalimantan menghadapi perubahan kondisi hidrologis yang semakin ekstrem?

Kapuas surut batu bara tersendat, Distribusi BBM Ikut Terganggu

Sungai Kapuas memperlihatkan bahwa persoalan ini telah bergerak keluar dari sektor pertambangan.

Pertamina Patra Niaga harus menyiapkan skenario distribusi alternatif setelah debit Sungai Kapuas menyusut drastis. Distribusi yang sebelumnya menggunakan kapal harus diperkuat dengan mobil tangki melalui jalur darat. Kementerian ESDM juga mengakui volume angkut kendaraan darat tidak sebesar angkutan sungai.

Pada 8 September 2026, Pertamina bahkan mulai mengoperasikan Terminal Penyangga Tayan-Sanggau sebagai titik suplai tambahan untuk memperkuat distribusi BBM, khususnya Biosolar, ke wilayah hulu Kalimantan Barat.

Ini menunjukkan satu hal penting: ketika Kapuas tidak lagi dapat berfungsi optimal sebagai jalur transportasi air, pemerintah dan badan usaha harus membayar biaya adaptasi melalui jalur darat.

Pertanyaannya kemudian, sampai kapan pola seperti ini dapat dipertahankan?

Revitalisasi Kapuas Bukan Sekadar Pengerukan

Pemerintah sebenarnya telah menyadari seriusnya persoalan tersebut.

Bapperida Kalimantan Barat pada 10 September 2026 menyebut Sungai Kapuas mengalami kekeringan ekstrem dari hulu hingga hilir. Di sejumlah titik di Melawi, warga bahkan disebut dapat berjalan di dasar sungai.

Kondisi itu berdampak pada krisis air minum, transportasi air dan meningkatnya risiko karhutla.

Karena itu, TKPSDA Wilayah Sungai Kapuas sedang menyusun program kerja 2026–2031 yang mencakup penanggulangan kekeringan dan krisis air baku, pengendalian banjir dan karhutla, pemulihan serta konservasi DAS Kapuas, dan penyediaan air minum berkelanjutan.

Namun, revitalisasi Kapuas tidak boleh diterjemahkan hanya sebagai proyek pengerukan.

Pengerukan memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi sedimentasi dan menjaga alur pelayaran pada lokasi tertentu. Tetapi akar persoalan sungai jauh lebih kompleks.

Ada persoalan daerah tangkapan air, perubahan tutupan lahan, sedimentasi, kawasan rawa dan gambut, tata kelola DAS, kebutuhan air baku, perubahan pola hujan serta meningkatnya risiko kekeringan.

Jika hanya mengeruk bagian sungai yang dangkal tanpa memperbaiki kondisi DAS, pemerintah berpotensi menghadapi siklus yang sama: sungai dikeruk, sedimentasi kembali terjadi, debit turun, pelayaran terganggu, kemudian anggaran kembali dikeluarkan.

Karena itu, revitalisasi Sungai Kapuas harus diposisikan sebagai program pemulihan sistem sungai, bukan sekadar proyek normalisasi alur.

Ketika Sungai Kering, Biaya Ekonomi Naik

Dampak ekonominya juga tidak berhenti pada volume batu bara yang tertunda.

Surutnya sungai membuat kapasitas tongkang berkurang. Ketika muatan harus dikurangi, lebih banyak perjalanan dapat diperlukan untuk mengangkut volume komoditas yang sama. Jalur darat pun menjadi alternatif, tetapi memiliki kapasitas dan struktur biaya yang berbeda.

Kondisi di Mahakam bahkan dilaporkan meningkatkan biaya pengiriman batu bara sekitar 30–40 persen dibandingkan periode normal.

Sementara itu, industri asuransi juga melihat meningkatnya risiko pengangkutan batu bara karena tongkang tidak dapat beroperasi dengan kapasitas normal di sejumlah jalur sungai Kalimantan, termasuk Barito, Mahakam dan Kapuas.

Dengan demikian, sungai yang surut menciptakan efek berantai:

debit turun → kapasitas tongkang berkurang → pengiriman tersendat → biaya logistik meningkat → stok berpotensi menumpuk → distribusi komoditas dan energi ikut tertekan.

Di titik inilah revitalisasi sungai berubah dari isu lingkungan menjadi isu ekonomi dan ketahanan logistik.

Berapa Harga yang Harus Dibayar Jika Kapuas Dibiarkan?

Belum ada dasar data terbuka yang cukup untuk menyatakan bahwa negara telah kehilangan Rp8 triliun akibat surutnya tiga sungai Kalimantan.

Angka tersebut karena itu tidak semestinya dipasang sebagai fakta dalam pemberitaan tanpa dokumen resmi yang menjelaskan sumber perhitungan, periode, volume komoditas terdampak serta komponen penerimaan negara yang hilang.

Tetapi ketiadaan angka Rp8 triliun bukan berarti persoalannya kecil.

Justru fakta yang sudah tersedia memperlihatkan persoalan berbeda: distribusi batu bara terganggu, kapasitas angkut turun, sejumlah perusahaan menghadapi kendala pengiriman, distribusi BBM harus dialihkan dan pemerintah Kalimantan Barat sendiri telah mengidentifikasi kekeringan Kapuas sebagai persoalan strategis.

Maka pemerintah perlu mulai menghitung secara terbuka biaya ekonomi akibat sungai yang tidak berfungsi optimal.

Berapa ton batu bara yang tertahan?

Berapa biaya tambahan akibat pengurangan muatan tongkang?

Berapa biaya distribusi BBM melalui jalur darat?

Berapa potensi penerimaan negara yang tertunda?

Dan yang tidak kalah penting, berapa anggaran yang diperlukan untuk memulihkan fungsi DAS Kapuas dalam jangka panjang?

Kapuas Jangan Hanya Diingat Saat Kering

Krisis saat ini seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pemerintah memandang sungai.

Kapuas tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika kapal kandas, BBM terlambat atau karhutla meningkat.

Sungai harus dikelola sebagai satu sistem dari hulu hingga hilir.

Jika pemerintah memang ingin menjaga Kalimantan sebagai salah satu pusat produksi energi dan komoditas nasional, maka infrastruktur sungai harus mendapatkan perhatian yang sebanding dengan infrastruktur jalan dan pelabuhan.

Sebab persoalannya sederhana tetapi fundamental:

batu bara boleh tersedia di tambang, tetapi tanpa jalur logistik yang berfungsi, komoditas tersebut tidak otomatis menjadi penerimaan negara.

Dan ketika Kapuas, Mahakam serta Barito sama-sama kehilangan debit, yang sedang diuji bukan hanya ketahanan industri batu bara.

Yang sedang diuji adalah ketahanan infrastruktur dan tata kelola sumber daya air Kalimantan.

Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan pemerintah bukan lagi apakah Sungai Kapuas perlu direvitalisasi, melainkan seberapa cepat revitalisasi berbasis DAS, konservasi dan kebutuhan logistik itu harus dimulai sebelum biaya ekonominya menjadi jauh lebih besar.

 

keyword: kapuas surut batu bara tersendat

#SungaiKapuas #RevitalisasiSungaiKapuas #Kalimantan #BatuBara #SungaiMahakam #SungaiBarito #Kekeringan #LogistikKalimantan #BBM #TeropongKalimantan