Hukum dan HAM

PETI Kalimantan Tak Akan Mati Jika Rantai BBM Tak Diawasi

Senin, 05 Oktober 2026 13:38

Administrator

1,103 views

Gambar PETI Kalimantan Tak Akan Mati Jika Rantai BBM Tak Diawasi - peti kalimantan tak akan mati

BBM Subsidi dan PETI Kalimantan: Kalau Hulu Tidak Diawasi, Tambang Ilegal Tak Akan Mati

TEROPONG KALIMANTAN — Pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan selama ini terlalu sering terlihat dari hilir. Alat berat ditemukan, lokasi ditertibkan, pekerja diamankan, lalu pemberitaan selesai.

Padahal, aktivitas tambang ilegal tidak hidup hanya karena ada excavator di tengah hutan.

Ia hidup karena ada modal, BBM, logistik, transportasi dan jaringan distribusi yang membuat kegiatan tersebut terus berjalan.

Di titik inilah persoalan sebenarnya berada.

Jika pemerintah hanya mematikan aktivitas di lokasi tambang, sementara pasokan kebutuhan operasionalnya tetap mengalir, maka penindakan tersebut berisiko hanya menjadi pemutusan sementara.

Tambangnya berhenti, tetapi rantainya tetap hidup.

BBM Subsidi Menjadi Titik yang Tidak Boleh Diabaikan

Aktivitas PETI membutuhkan energi dalam jumlah besar. Excavator, mesin pompa, dompeng, kendaraan pengangkut dan berbagai peralatan lainnya membutuhkan BBM untuk beroperasi.

Karena itu, distribusi BBM semestinya menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pemberantasan PETI.

BPH Migas pada 2026 memperkuat pengawasan BBM subsidi melalui pengendalian QR Code, surat rekomendasi dan pengawasan lapangan.

Sistem tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai mekanisme administrasi.

Data transaksi BBM dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini terhadap pola distribusi yang tidak wajar.

Ketika kendaraan tertentu membeli berulang kali, ketika terjadi penyalahgunaan QR Code, ketika BBM berpindah melalui jalur yang tidak sesuai, atau ketika muncul titik penyimpanan yang mencurigakan, seluruh pola tersebut semestinya dapat menjadi bahan pemeriksaan.

Sebab subsidi diberikan untuk masyarakat yang berhak.

Bukan untuk menopang aktivitas ekonomi ilegal.

Kalimantan Tidak Kekurangan Aturan, Tetapi Pengawasan Harus Lebih Dalam

Di Kalimantan Barat, persoalan penyalahgunaan BBM subsidi dan PETI masih menjadi bagian dari penindakan aparat.

Polda Kalbar pada April hingga awal Mei 2026 mengungkap 42 perkara yang terdiri dari 20 kasus penyalahgunaan BBM/LPG subsidi dan 22 kasus PETI.

Data tersebut memang tidak berarti seluruh penyalahgunaan BBM berkaitan dengan PETI.

Namun fakta bahwa kedua jenis perkara tersebut sama-sama muncul menunjukkan bahwa distribusi energi dan aktivitas ilegal merupakan dua persoalan yang perlu diawasi secara serius.

Dalam konteks inilah pengawasan BBM tidak seharusnya berhenti ketika kendaraan meninggalkan SPBU.

Justru setelah BBM keluar dari SPBU, pengawasan terhadap peruntukannya menjadi penting.

Rantai distribusi harus dapat ditelusuri:

Terminal → transporter → SPBU → kendaraan → penyimpanan → jalur distribusi → pengguna akhir.

Semakin panjang rantainya, semakin besar pula ruang terjadinya penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan secara konsisten.

Ketika Subsidi Negara Berpotensi Menjadi Energi Ekonomi Ilegal

Ini adalah persoalan yang lebih serius.

PETI Kalimantan Tak Akan Mati Jika Rantai BBM subsidi tak diawasi karena merupakan instrumen negara untuk membantu masyarakat dan sektor yang memang berhak mendapatkan dukungan.

Jika sebagian BBM tersebut kemudian masuk ke aktivitas ilegal, persoalannya bukan sekadar pelanggaran distribusi.

Ada uang negara yang berpotensi kehilangan sasaran.

Masyarakat membayar melalui anggaran negara, sementara manfaatnya justru dapat dinikmati oleh aktivitas yang tidak memiliki izin.

Dalam konteks PETI, kondisi semacam ini menciptakan ironi.

Negara berusaha menertibkan pertambangan ilegal di satu sisi, tetapi jika pengawasan pasokan energinya lemah, maka aktivitas tersebut masih memiliki ruang untuk mendapatkan kebutuhan operasional.

Menindak lubang tambang tanpa membongkar rantai pasoknya adalah pekerjaan setengah jalan.

SPBU Tidak Boleh Menjadi Titik Buta

Kasus di Kabupaten Ketapang menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi dapat berkembang menjadi perhatian serius.

SPBU 64.788.16 Kecamatan Sungai Laur sempat berhenti beroperasi setelah muncul video dugaan penyimpangan BBM subsidi. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan status pembinaan dan menghentikan layanan SPBU tersebut sejak 25 Mei 2026.

Kasus seperti ini semestinya menjadi pelajaran bahwa SPBU bukan hanya tempat pengisian bahan bakar.

SPBU merupakan salah satu simpul penting dalam sistem distribusi energi nasional.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya memastikan transaksi tercatat.

Pengawasan juga perlu mampu mendeteksi pola yang tidak lazim dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Teknologi QR Code sudah tersedia.
Data transaksi tersedia.
Data kendaraan tersedia.
Data distribusi tersedia.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana seluruh data tersebut digunakan secara terintegrasi untuk mencegah penyimpangan.

PETI Tidak Akan Bertahan Tanpa Logistik

PETI skala besar tidak mungkin berjalan hanya dengan mengandalkan pekerja di lapangan.

Ada modal.
Ada alat berat.
Ada BBM.
Ada suku cadang.
Ada transportasi.
Ada konsumsi pekerja.
Ada jalur pengiriman.

Dan tentu ada pihak yang menanggung seluruh biaya tersebut.

Karena itu, pendekatan pemberantasan PETI yang hanya berfokus pada pekerja lapangan tidak akan cukup untuk mengurai jaringan ekonominya.

Pekerja dapat berganti, Lokasi dapat berpindah dan Excavator dapat ditarik. Tetapi selama modal dan rantai logistik masih tersedia, aktivitas serupa sangat mungkin muncul kembali di lokasi lain. Inilah alasan mengapa pengawasan BBM harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih besar.

Helikopter dan Logistik di Kawasan Terpencil

PETI Kalimantan Tak Akan Mati Jika Rantai BBM Tak Diawasi: didapati di media sosial video sebuah helikopter yang mengangkut muatan BBM di kawasan hutan kalimantan juga memperlihatkan bagaimana transportasi udara dapat menjadi bagian dari dugaan aktivitas ilegal di wilayah yang sulit dijangkau. Redaksi menempatkannya sebagai ilustrasi atas persoalan yang lebih besar: semakin terpencil sebuah aktivitas, semakin penting negara mengetahui bagaimana rantai logistiknya bekerja.

Untuk kegiatan ilegal, biaya logistik yang tinggi sekalipun bagi para pemodal bukan jadi alasan untuk berhenti beraktivitas.

Justru jalur distribusi yang tidak lazim perlu mendapatkan perhatian lebih besar apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Karena itu, verifikasi melalui dokumen penerbangan, manifest, data pengangkutan dan penyelidikan lapangan menjadi penting sebelum sebuah informasi dapat dinyatakan sebagai fakta.